PDIP meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyerahkan data terkait pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader partai dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu menjadi bagian dari proses klarifikasi dan verifikasi internal yang dilakukan DPP PDI Perjuangan.
DPP PDIP mengirim surat resmi kepada Kepala BGN dengan perihal Permohonan Data dan Informasi Terkait Program MBG. Surat tersebut bertanggal 22 Juni dan ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.
Dalam surat tersebut, PDIP meminta bantuan BGN untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan program MBG.
“DPP PDI Perjuangan memohon bantuan Saudara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan,” demikian bunyi surat tersebut.
PDIP Lakukan Klarifikasi Internal
Permintaan data dari BGN dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan adanya kader PDIP yang terlibat atau memperoleh manfaat dari program pemerintah tersebut.
PDIP sebelumnya telah menerbitkan instruksi pada 24 Februari. Instruksi itu meminta seluruh kader partai, baik yang berada di lingkungan eksekutif, legislatif maupun struktur organisasi, tidak memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan finansial.
Langkah terbaru DPP PDIP menjadi bagian dari upaya partai untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan kader dalam program tersebut.
PDIP juga menyebut adanya proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan partai melakukan pengawasan melalui mekanisme internal.
“Sehingga diperlukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi internal Partai terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader Partai,” demikian isi surat DPP PDIP.
Data yang Diminta dari BGN
DPP PDIP secara khusus meminta BGN memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG dan diduga memiliki hubungan dengan kader partai.
Data tersebut mencakup nama individu yang terlibat dalam program.
PDIP juga meminta informasi mengenai badan usaha, yayasan, koperasi, dan pihak lain yang ikut dalam pelaksanaan MBG.
Selain identitas pihak yang terlibat, PDIP meminta rincian mengenai bentuk keterlibatan mereka. Informasi pendukung lain yang relevan juga diminta untuk membantu proses pemeriksaan internal.
Data tersebut akan menjadi bahan bagi partai untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap dugaan keterlibatan kader.
Data BGN Akan Digunakan untuk Pemeriksaan Internal
PDIP menegaskan bahwa data yang diperoleh dari BGN akan digunakan untuk kepentingan internal organisasi.
Penggunaan data tersebut diarahkan untuk proses penegakan etika dan disiplin partai. PDIP juga menyatakan akan menjalankan proses tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Data dan informasi yang diberikan akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal organisasi dalam rangka penegakan etika dan disiplin Partai serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian penegasan dalam surat tersebut.
Dengan permintaan itu, PDIP kini menunggu data dari BGN untuk mendukung proses klarifikasi dan verifikasi internal mengenai dugaan keterlibatan kader dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
